PEKANBARU (RP)- Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru, Rabu (15/12), melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi Gedung DPRD Riau.
Mereka mempertanyakan APBD Riau tahun 2011 yang saat ini sedang proses verifikasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Anggota HMI tersebut kemarin datang ke Gedung DPRD Riau sekitar pukul 11.00 WIB. Saat sampai di depan Gedung DPRD, mereka melakukan orasi yang intinya melawan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Mereka menilai APBD Riau tahun 2011 sebesar Rp4,4 triliun, peruntukkannya tidak jelas, begitu pula penyelenggaraan PON yang merupakan hajatan nasional akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dana untuk PON dinilai terlalu besar karena jika dijumlahkan pembangunan venue oleh Pemprov dan Pemkab/Pemko nilainya sekitar Rp4,4 triliun.
Pada kesempatan tersebut, HMI juga mempertanyakan dana bantuan sosial dan dana aspirasi. Karena itu mereka menuntut agar persoalan ini dipertanggung-jawabkan kepada publik karena APBD adalah uang rakyat.
Pada pernyataan sikapnya, HMI mendesak DPRD Riau dan Gubernur Riau mempertanggungjawabkan studi banding ke luar negeri. Mereka juga meminta memboikot APBD 2011 untuk penyelenggaraa n PON karena dinilai menghambat pembangunan dan hak rakyat.
Serta mendesak aparat penegak hukum dan KPK serta DPRD untuk menindaklanjuti hasil audit BPK terkait penggunaan dana bantuan sosial dan or ganisasi kemasyarakatan yang berindikasi untuk sosialisasi Pemilukada, dan mendesak Mendagri membatalkan bantuan sosial.
Ketua HMI Cabang Pekanbaru Davitra mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat ini sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Paksa Masuk
Setelah melakukan aksinya ke DPRD Riau, rombongan massa HMI bergerak menuju kantor BPK Riau. Puluhan massa aksi tersebut berusaha masuk ke Kantor BPK. Akhirnya mereka dihalangi barisan polisi berpakaian lengkap dan memakai tameng.
Setelah melakukan aksinya ke DPRD Riau, rombongan massa HMI bergerak menuju kantor BPK Riau. Puluhan massa aksi tersebut berusaha masuk ke Kantor BPK. Akhirnya mereka dihalangi barisan polisi berpakaian lengkap dan memakai tameng.
Perwakilan BPK yang diwakili Humas, Eva Siregar menemui mereka dan mengatakan pimpinan BPK sedang sakit. Massa Aksi HMI tersebut akhirnya dilayani di depan pintu gerbang BPK oleh Eva.
Eva mengatakan, BPK telah melaporkan hasil audit APBD kepada DPRD Riau. ‘’Kita sudah sampaikan laporan tersebut kepada DPRD,’’ ujar Eva.(ans/rul)
Sumber : Riau Pos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar