Kurangnya dana yang diperoleh pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur di Riau membuat prihatin anggota DPRD Riau H Abu Bakar Siddik SSi. Nilai Rp500 miliar yang dialokasi untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan nasional pada 2011 menunjukkan perhatian pusat masih minim dan tidak sesuai dengan sumbangsih Riau terhadap keuangan negara.
‘’Dana yang dialokasikan masih kurang jauh maka sudah saatnya Riau melakukan pinjaman luar negeri untuk membiayai infrastruktur jalan dan jembatan untuk kabupaten/kota.
Program ini layak ditawarkan Riau tidak hanya kebagian membayar utang luar negeri yang dibuat pemerintah pusat, tetapi juga menikmati uang utang luar negeri tersebut,’’ ujar Abu Bakar Siddik kepada sejumlah wartawan.
Dikatakannya, pinjaman luar negeri tersebut sifatnya hanya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan supaya bisa mendukung pelaksanaan program penting seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).
Jalan yang perlu cepat dibangun adalah yang mendukung akses PON dan membuka hubungan antar kabupaten seperti Kuansing ke Inhu melalui Cerenti, Siak Menuju Bengkalis, Rohil menuju Dumai dan lain-lain.
Dikatakannya, utang luar negeri yang dibuat oleh pemerintah pusat lebih banyak dibayar dengan hasil yang berasal dari Riau, sementara uang hasil pinjaman tersebut lebih banyak diarahkan kepada daerah lain.
‘’Kalau begini terus, lebih baik kita melakukan pinjaman langsung ke luar negeri dan dibayar dengan hasil yang diambil dari daerah Riau. Jadi kita berutang dulu. Lebih baik kita yang berutang kita yang bayar ketimbang pemerintah pusat yang berutang tapi kita juga yang membayar. Jangan kita hanya kebagian membayar saja,’’ tegasnya.
Riau saat ini katanya sangat memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk membuka isolasi daerah baik dengan pembangunan jalan nasional yang ada di Riau maupun jalan provinsi/kabupaten. Tapi sayangnya, pada 2011 alokasi yang diberikan sangat minim, sekitar Rp500 miliar dari total panjang jalan nasional di Riau sekitar 1.100 Km. Dari 1.100 Km jalan nasional tersebut hanya 40 persen dalam kondisi baik sedangkan sisanya rusak.
Sayangnya, tahun 2011 dukungan pemerintah pusat justru menurun menjadi Rp500 miliar, artinya Riau masih kekurangan banyak untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut. Dan pemerintah provinsi tidak mungkin memfokuskan pembangunan dan pemelliharaan jalan nasional karena kondisi jalan provinsi yang panjangnya 3.300 Km juga dalam kondisi rusak dan hanya 800 Km saja yang dalam kondisi baik.
Karena itu, Abu Bakar Siddik mengusulkan agar pemerintah provinsi menempuh upaya lain seperti melakukan pinjaman luar negeri yang dananya akan dipergunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Riau karena saat ini daerah boleh melakukan pinjaman luar negeri meski tetap sepengetahuan pemerintah pusat.
Selain itu, Abu Bakar juga meminta agar Dinas Pekerjaan Umum segera mengusulkan perubahan status beberapa jalan provinsi menjadi jalan nasional karena sudah banyak jalan provinsi yang layak menjadi jalan nasional karena merupakan penghubung antar provinsi atau jalan yang mendukung jalan nasional. ‘’Kita minta PU segera melakukan inventarisir dan segera mengajukan perubahan status sehingga beban pembangunan dan pemeliharaan menjadi beban nasional, sedangkan konsentrasi provinsi cukup kepada jalan antar kabupaten/kota saja,’’ tegasnya.(eca)
Sumber Riau Pos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar